Mahasiswa desak Pemerintah Simeulue pertanggungjawabkan temuan BPK

 Arman Ulma: IPPELMAS mendesak Pemkab Simeulue harus cepat mempertanggung jawabkan keuangan daerah sebanyak Rp 8,5 miliar,

atjehpost  : IKATAN Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Simeulue (IPPELMAS) Banda Aceh mendesak
agar Pemerintah Simeulue menyelesaikan laporan pertanggungjawaban anggaran senilai Rp8,5 miliar. Hal ini merujuk kepada hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Sabtu, 16 Februari 2013 lalu.

"IPPELMAS mendesak Pemkab Simeulue harus cepat mempertanggung jawabkan keuangan daerah sebanyak Rp 8,5 miliar," kata Ketua IPPELMAS, Arman Ulma pada Rabu, 20 Februari 2013.

Menurut dia, jika tidak segera ditindak lanjuti hal ini bisa merusak citra Kabupaten Simeulue ke depan.

"Jangan sampai pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh mem-black list Kabupaten Simeulue sebagai kabupaten terkorup," katanya.

Dia berharap agar hal ini jangan terulang lagi karena sangat memalukan. Arman Ulma mengatakan anggaran senilai Rp8,5 miliar tersebut merupakan angka besar.

"Karena itu pemerintah terutama dinas terkait harus benar-benar serius menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK ini," ujar Arman.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Riswan NS dan Ketua DPRK Simeulue menerima LHP BPK RI Perwakilan Aceh. Dalam LHP itu disebutkan, Pemerintah Kabupaten Simeulue belum mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp8,5 miliar selama 8 tahun sejak 2005 hingga 2012. (bna)